Bawaslu Kota Jambi Terima Monev Bawaslu Provinsi, Perkuat Strategi Penanganan Pelanggaran Menuju Pemilu 2029

Kota Jambi – Bawaslu Kota Jambi menerima kunjungan monitoring dan evaluasi (monev) dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman, bersama Kepala Bagian P3SPH, Sella Novenila, serta jajaran staf, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam menghadapi tantangan penanganan pelanggaran pada Pemilu 2029 mendatang.

Dalam arahannya, Ari Juniarman menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait program-program yang perlu dipersiapkan dan diperkuat oleh Bawaslu Kota Jambi.

Ia menekankan pentingnya kesiapan sejak dini dalam membangun sistem penanganan pelanggaran yang efektif, responsif, dan sesuai dengan perkembangan dinamika pemilu.

“Penguatan program penanganan pelanggaran harus dipersiapkan sejak dini, agar Bawaslu mampu merespons setiap dinamika pemilu secara cepat, tepat, dan terukur,” kata Ari.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Jambi, Alamsah, bersama Kordiv PP Datin, Sinta Febria Ningsih, memaparkan sejumlah program yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka penanganan pelanggaran.

Program tersebut meliputi penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi pengawasan berbasis data dan informasi.

“Masukan dari Bawaslu Provinsi menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengawasan, khususnya dalam penanganan pelanggaran ke depan, " Kata Alamsah.

Bawaslu Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran guna memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bawaslu Kota Jambi terus mengoptimalkan program penanganan pelanggaran, baik melalui penguatan SDM maupun pemanfaatan data dan informasi sebagai basis pengawasan, " Tambah Sinta.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan Bawaslu Kota Jambi semakin siap dan mampu memperkuat perannya dalam menegakkan aturan serta menjaga integritas demokrasi pada setiap pelaksanaan pemilu.