BAWASLU KOTA JAMBI PERKUAT SINERGI DENGAN POLRESTA JAMBI MELALUI AUDIENSI STRATEGIS

Kota Jambi, 7 Oktober 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jambi terus memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam rangka menjaga kondusivitas dan integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Jambi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bawaslu Kota Jambi melakukan audiensi ke Polresta Jambi, yang disambut langsung oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol. Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K., M.H., bersama Kasat Intelkam AKP Adyama Baruna Pratama, S.I.K., di ruang tamu Kapolresta Jambi. 

Audiensi yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaboratif tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kota Jambi, yakni Ketua Alamsah, S.Pd.I., Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Hazairin, S.H., M.H., serta Koordinator Divisi SDMO dan Pelatihan Akbar Gafari Awinda, S.Sy., M.H., bersama sejumlah staf Bawaslu Kota Jambi. 

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Bawaslu Kota Jambi menyampaikan berbagai program strategis yang tengah dan akan dilaksanakan, baik dalam masa tahapan Pemilu maupun di luar masa tahapan (non-tahapan). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara Bawaslu dan Polri, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan serta menjaga ketertiban dan keamanan proses demokrasi di tingkat daerah. Koordinator Divisi P2H, Hazairin, dalam paparannya menjelaskan bahwa kegiatan Bawaslu secara umum terbagi menjadi dua ruang besar, yaitu masa tahapan dan non-tahapan. “Dalam masa tahapan, seluruh kegiatan difokuskan pada pelaksanaan pengawasan terhadap setiap tahap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan kampanye, hingga proses pengambilan sumpah jabatan hasil pemilihan,” ujar Hazairin. 

Lebih lanjut, Hazairin menambahkan bahwa di luar masa tahapan, Bawaslu juga memiliki peran penting melalui kegiatan non-tahapan yang bersifat edukatif dan pencegahan dini. “Kegiatan non-tahapan meliputi berbagai program seperti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), edukasi pengawasan partisipatif, pembinaan pemilih pemula, serta edukasi politik publik. Beberapa materi yang diangkat antara lain bahaya DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Ujaran Kebencian), penguatan netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu,” tambahnya. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Jambi, Alamsah, menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum. Menurutnya, koordinasi yang baik dengan Polri, khususnya di tingkat Polresta, merupakan bagian penting dalam menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama tahapan Pemilu berlangsung. “Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dari aparat kepolisian sangat penting untuk memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan. Sinergi ini menjadi pondasi dalam menjaga integritas Pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” ujar Alamsah. 

Di sisi lain, Kapolresta Jambi Kombes Pol. Boy Sutan Binanga Siregar menyampaikan apresiasi atas langkah Bawaslu yang terus membangun komunikasi dan koordinasi aktif dengan pihak kepolisian. Ia menegaskan komitmen Polresta Jambi untuk terus mendukung Bawaslu dalam setiap tahapan pengawasan, termasuk dalam penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran Pemilu. 

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama lintas lembaga antara Bawaslu dan Polresta Jambi. Sinergi ini tidak hanya penting dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024, tetapi juga sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas di Kota Jambi. Dengan komunikasi yang harmonis dan koordinasi yang solid antara pengawas Pemilu dan aparat keamanan, diharapkan setiap dinamika politik di Kota Jambi dapat dikelola dengan baik, sehingga pesta demokrasi benar-benar menjadi ajang kompetisi ide dan gagasan yang bermartabat, bukan ajang konflik kepentingan.