“Serangan Fajar” Jadi Sorotan, Kohati Dorong Penambahan Pengawas Pemilu

Kota Jambi – Bawaslu Kota Jambi menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama Kohati Cabang Jambi di Sekretariat Bawaslu Kota Jambi, Rabu (11/2/2026). 

Diskusi tersebut dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kota Jambi, Sinta Febria Ningsih, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam diskusi tersebut, Kohati Cabang Jambi menyoroti persoalan praktik politik uang yang dinilai semakin mengakar di tengah masyarakat. 

Disampaikan bahwa pada saat proses pencocokan dan penelitian data pemilih (Pantarlih), masyarakat bahkan telah terbiasa mempertanyakan adanya “selemak semanis” atau imbalan tertentu, yang merujuk pada praktik politik uang.

Perwakilan Kohati menyampaikan bahwa fenomena “amplop serangan fajar” seolah telah menjadi budaya yang dianggap lumrah, sehingga perlu langkah serius untuk dicegah, dihilangkan, atau setidaknya diminimalisir.

“Praktik ini tidak boleh terus dibiarkan menjadi kebiasaan. Jika dibiarkan, politik uang akan semakin mengakar dan merusak kualitas demokrasi,” ungkap salah satu perwakilan Kohati dalam diskusi tersebut.

Selain isu politik uang, Kohati juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia pengawas di tingkat bawah. Saat ini, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hanya berjumlah satu orang di setiap wilayah, sehingga dinilai belum ideal untuk mengawasi seluruh potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dan penambahan SDM pengawas pemilu agar pengawasan bisa berjalan lebih efektif,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Kota Jambi Sinta Febria Ningsih menyampaikan bahwa pencegahan politik uang menjadi salah satu fokus utama Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu. Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat dan organisasi kepemudaan.

“Pengawasan partisipatif menjadi kunci. Kami membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama mencegah praktik politik uang dan membangun kesadaran bahwa demokrasi yang sehat tidak bisa dibeli dengan amplop,” ujar Sinta.

Melalui diskusi konsolidasi demokrasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara Bawaslu Kota Jambi dan Kohati Cabang Jambi dalam memperkuat edukasi politik serta meningkatkan efektivitas pengawasan demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota Jambi.